Setiap orang dapat melakukan eksperimen sederhana dengan mengetik sejumlah kata kunci di google dan youtube untuk mencari tahu seberapa banyak situs-situs seperti itu tetap diproduksi dan bisa dengan mudah diakses. Boleh jadi ada benarnya, bahwa 12% dari situs-situs di jejaring dunia maya itu adalah Bokep Indonesia. Terbukti dengan kata-kata yang “lazim” dipakai saja, situs-situs dimaksud masih bisa dibuka. Belum lagi jika kata-kata tadi disiasati dengan mencari translasinya dalam bahasa asing (bisa pakai google translate) dan kemudian dijadikan kata kunci, maka dengan sendirinya akan lebih banyak lagi situs yang terkuak. Bahkan, lebih sederhana lagi, dengan mengetik satu huruf tertentu berkali-kali, sudah menjadi simbol yang cukup untuk masuk ke situs-situs demikian. Lalu, apakah kita masih dapat menyatakan Undang-Undang Bokep Indonesia kita punya gigi?

Menurut Pasal 17-19 Undang-Undang Bokep Indonesia, pemerintah [pusat dan daerah] wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan Bokep Indonesia. Terkait ke aspek pencegahan pemerintah pusat berwenang: (1) melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk Bokep Indonesia atau jasa Bokep Indonesia, termasuk pemblokiran Bokep Indonesia melalui internet; (2) melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan Bokep Indonesia; dan (3) melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan Bokep Indonesia. Sementara itu, kewenangan di atas dalam lingkup daerah masing-masing, bisa dilakukan oleh pemerintah daerah.